SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

DIP atau Daftar Informasi Publik merupakan daftar informasi yang dikuasai dan dikelola oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi acuan dalam penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

DIP sangat penting karena menjadi peta informasi bagi PPID sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai informasi apa saja yang tersedia dan dapat diakses.

Alur penetapan DIP:

1. Inventarisasi informasi

PPID mengoordinasikan seluruh bidang/unit kerja untuk mengidentifikasi informasi yang dihasilkan, diterima, dikuasai, dan dikelola.

Contohnya meliputi:

* program dan kegiatan;

* anggaran;

* kebijakan;

* pelayanan publik;

* laporan pelaksanaan kegiatan;

* data organisasi kemasyarakatan;

* informasi kepartaian;

* Paskibraka;

* informasi kepegawaian yang dapat dipublikasikan;

* informasi pengadaan;

* dan informasi lain sesuai tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

2. Pengelompokan informasi

Informasi dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan kewajiban keterbukaannya, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

3. Koordinasi dengan unit kerja

PPID melakukan verifikasi kepada unit kerja yang menguasai informasi untuk memastikan data akurat, lengkap, dan mutakhir.

4. Penyusunan DIP

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Daftar Informasi Publik.

5. Penetapan DIP

DIP ditetapkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

Pemutakhiran DIP

DIP tidak boleh menjadi dokumen yang hanya dibuat sekali kemudian dibiarkan.

Setiap terdapat informasi baru, perubahan informasi, perubahan status informasi, atau perubahan ketentuan, PPID perlu melakukan pemutakhiran.